Buka Bersama dan Santuni Ratusan Anak Yatim

Ketua KAJI Unit DPRD Sumut, Budiman Pardede S.Sos (Tengah,donatur kegiatan, Voony dan Linda (Kanan) pengelola Panti Asuhan Yayasan Amal/Sosial Al Wahliyah, H. Adzan Akbar, Al Ustadz Drs. H. Marasonang Srg, dan personil polsek Sunggal, Rizal Ginting (dari tengah ke kiri)dan pengurus KAJI Unit DPRD Sumut berfoto bersama dengan bebrapa anak panti Asuhan Yayasan Amal/Sosial Al Wahliyah.

Foto Bersama

(KAJI DPRD SUMUT) Syah Affandin, Baskami Ginting dan anggota Drs Hasiddin Daulay dan Leonard S Samosir BA menerima audiensi pengurus dan anggota Komunitas Aksi Jurnalis Independden (KAJI) Unit DPRD Sumut, Rabu (22/2) siang di ruangan rapat Komisi D DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol No 5 Medan.

Audensi

KAJI diterima audiensi oleh Plt. Sekwan Dra. Nirmaraya, MSP, didampingi Kabag INPRO Beny Miraldi, MSP, Kasubbag Informasi Ardiyar Rahmawani, MAP dan Kasubbag Protokol dan Hubungan Antar Lembaga Evelyn Sitanggang, MSP, di ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Sumut, Selasa (21/2) sekitar pukul 10.00 Wib.

Ilustrasi KTP dan KK

Pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masih menjadi persoalan yang masih dinanti-nantikan penyelesainannya oleh masyarakat

Persepsi, Dewan Terkorup

Ilustrasi. Korup. Beberapa hari ini Dewan Perwakilan Rakyat menjadi sasaran empuk perbincangan publik. Tentu saja masih dalam tema penyelewangan dana negara

Kamis, 30 Maret 2017




STRUKTUR ORGANISASI KOMUNITAS AKSI JURNALIS INDEPENDEN
(KAJI) UNIT DPRD SUMUT

Pembina
1.    H. Wagirin Arman S.Sos
2.    Dr. JanuariSiregar SH, M.Hum
3.    H. Syamsul Qodri Marpaung, Lc
4.    FL Fernando Simanjuntak SH, MH
5.    Sutrisno Pangaribuan ST
6.    Robi Agusman Harahap SH
7.    Drs. H. Anhar A Monel MAP
8.    Sopar Siburian SH, MH, Mkn
9.    Ir. Juliski Simorangkir MM
10.  Ir. Tigor Lumbantoruan
11.  Toni Togatorop SE, MM
12.  H. Syah Afandin, SH
13.  Zeira Salim Ritonga, SE
14.  Fanatona Waruwu
15.  Ahmadan Harahap, SAg, MSP
16.  Drs. Baskami Ginting
17.  Hasaiddin Daulay
18.  Leonard S. Samosir BA
19.  Sarma Hutajulu SH
20.  Everedy Sitorus
21.  Richard Pandapotan Sidabutar SE
22.  Drs. Aripay Tambunan MM
Penasihat
1. Drs. H. Randiman Tarigan MAP
2. Ir. Tengku Said IdrisPardede
3. Ir. Thomas Purba
4. Bedali Lase, S.Pdk
5. Zamal Karya MendrefaSH. MH
6. Latarefilia Hia SE
7. Fona’aro Zai S.Pd, M.Pd

Dewan Pakar
1.  Drs. Shohibul Ansor Siregar, MSi
2.  Yonge Sihombing, SE, MBA

Konsultan Hukum
Julheri Sinaga SH


Ketua
Budiman Pardede S.Sos (Harian Metro24 dan Online MartabeSumut.com - 085270068179)

Wakil Ketua
Sahrudin Sianturi (Online okebung.com – 081260361661)

Sekretaris
Reza Fahlevy S.I.Kom (Harian Batak Pos – 082362549825)

Wakil Sekretaris
Prasetiyo S.I.Kom (Radio Elshinta – 085270825119)

Bendahara
Sozato Gea (Mingguan Media Tipikor - 082168461666)

Wakil Bendahara
Amsari (Mingguan Medan Sumut Pos – 085260458830)

Bidang Humas
Zainal Arif (HarianPelita – 08125688720)

Bidang Perlengkapan dan Komunikasi
Erianto Ega (Mingguan Forum Indonesia Baru – 085370157352)

Bidang Pengerah Massa
Ali Nurdin (Mingguan Tipikor Sumatera – 082389996669)

Bidang Kesekretariatan
Bahren Rambe (Online Indonesia Berkibar News – 0813628644452)

Bidang Antar Lembaga
Risvandi Lubis (Mingguan Gebrak - 081265003666)

Bidang Program
Deta Desrat Gea (Online mediadunianews.com – 081375507104)

Anggota

1.      Puji (TVRI – 081260591864)
2.      Samsul Saragih (Online medicom.com – 081264683045)
3.      Safri Lubis (Mingguan Bidik Kasus – 085362130006)
4.      Agus Damanik (Mingguan ICW Post – 085376393999)
5.      Ucok Situmorang (Online koransuarahatirakyat.com – 081397640276)
6.      Nelson (Mingguan Detektif Monitor - 081376243987)
7.      Royman Simamora (Online pena.com – 081370474030)
8.      Irwan Torong (Mingguan Suara Nasional – 081370178531)
9.      Herman (Online ketikberia.com – 081396877703)
10.  Bambang Srikurniawan (inilahmedan.com – 08136490168)
11.  Fernando Sitohang (Online patrolinews.com – 081264755504)
12.  Marihot Nainggolan (Harian Suara Topan – 081260361616)
13.  Ranto Manullang SH (Online radaronline.id – 089515092818)
14.  Fahmi (TV One – 08887302026)
15.  Abdal (Mingguan ANak Bangsa Pos - 085361702865)
16.  Rafael Simbolon SE (Indo Fakta Online - 081375443753)
17.  Edrin (Tribatra TV – 085261051620)
18.  Husni Lubis (sentralberita.com – 082164617324)
19.  Sandy Wu (metroonline.com – 08237081733)
20.  Amir Alamsyah Lubis (Mingguan Pelita Rakyat – 082165318729)
21.  Said Ilham (Inews TV – 081264912684)
22.   Wesly Nadapdap (Mingguan Mitra Pol -0887766555)
23.  Ramli Sarumaha (Migguan Aktual - 081397806210)
24. Hotman Marpaung (Mingguan Bidik Investigasi - 082273513520)
25.  Mahyudin Barus (Online Ketikberita.com -0812810819280
26.  Alpindo (Online bongkarnews-085270558007)
27. Lincoln Napitupulu (MingguanAspirasiPublik – 081213992465)
28.  Noverson Sinaga SE (Mingguan Siasat Kota - 082298246123)
29.  Nikson Sinaga (Harian Kompas – 085222257680)

30.  H. Amir Alamsyah (Mingguan Pelita Rakyat – 082165318729)

Jumat, 10 Maret 2017

Bukan Palu Sakti?

Dilantik. Brigjen TNI (Purn) Hj. Nurhajizah Marpaung saat mengambil sumpah jabatan dalam pelantikan sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (9/3) kemarin.



Struktural di pemerintahan provinsi Sumatera Utara saat ini sudah lengkap karena telah kembali memiliki wakil Gubernur. Brigjen TNI (Purn) Hj. Nurhajizah Marpaung kemarin (9/3) sudah resmi dilantik  di Istana Negara, Jakarta, untuk sisa jabatan 2013-2018.
Pelantikan Nurhajizah ini masih menyisakan tanda tanya besar bagi publik. Ingatkah, persoalannya merebak dari aksi pengamanan palu yang dilakukan oleh seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sumut, bernama Sutrisno Pangaribuan, ST dalam siding paripurna pada 24 Oktober 2016 lalu.
Politisi dari fraksi PDI-P tersebut yang ketika itu masih menjabat sebagai sekretaris komisi C DPRD Sumut menyatakan bahwa ada sesuatu yang salah dalam sidang paripurna saat itu. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) belum mengeluarkan keputusan hukum yang tetap terkait sidang paripurna pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Hal Itu tertuang dalam dalam surat Penetapan No.219/G/2016/PTUN-JKT dan ditandatangani oleh Panitera PTUN Jakarta, Wahidin SH MM sebagai jawaban dari gugatan yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) DPD Sumatera Utara.
Berbagai opini pun terbentuk. Ada yang curiga tentang sebuah kepentingan terbentuk dengan memaksakan pelaksanaan agenda paripurna pemilihan gubernur sumut dan ada juga yang beranggapan bahwa pelaksaan paripurna kala itu merupakan langkah yang tepat dalam mempercepat kinerja dari Wakil Gubernur Sumatera Utara yang sudah lama terbengkalai.
Berselang beberapa minggu kisruh dari pemilihan wakil Gubernur Sumatera Utara, Nur Hajizah mulai samar-samar. Persoalan ini tidak dibahas lagi dalam perbincangan di kolom-kolom berita. Dan tidak banyak yang tahu bagaimana kelanjutan dari palu yang dibawa saat sidang itu.
Memang, publik juga belum banyak mengetahui sosok dan profil dari wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih ini. Ia sebenarnya adalah putri kelahiran Bandar Pulau, Kabupaten Asahan pada 60 tahun yang silam. Karirnya lama dalam dunia kemiliteran. Terakhir menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Kementrian Pertahanan Republik Indonesia. Dan pendidikan terakhir, S-3 Ilmu hukum dari Universitas Padjajaran pada 2012 silam.
Ternyata palu yang diamankan kemarin bukan palu sakti. Palu yang lainnya lebih ajaib. Begitu diketuk, selesailah perkara. Tak perlu banyak pertikaian, Nur Hajizah kini sudah resmi menjadi wakil Gubernur Sumatera Utara yang resmi. (KAJI)



Selasa, 07 Maret 2017

Persepsi, Dewan Terkorup



(KAJI DPRD SUMUT) Korup. Beberapa hari ini Dewan Perwakilan Rakyat menjadi sasaran empuk perbincangan publik. Tentu saja masih dalam tema penyelewangan dana negara.Sebuah potret dipaparkan  oleh Lembaga Transparency International Indonesia (TII) dengan judul "Global Corruption Barometer" (GCB). Dalam survei ini, TII melibatkan 1000 responden berusia 18 hingga 55 tahun yang tersebar di 33 provinsi dengan metode wawancara langsung.

Pengurusan KK dan KTP Masih Susah





(KAJI DPRD SUMUT) Pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masih menjadi persoalan yang masih dinanti-nantikan penyelesaiannya oleh masyarakat. Janji pembuatan gratis tak meredam kejengkelan warga malah menyulut kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.

Beberapa daerah di kawasan Sumatera Utara mengakui persoalan yang serupa. Beberapa hari lalu, seorang Remaja yang tinggal di kawasan Sunggal sempat bercerita. Namanya, Fajar (19) baru saja lulus Sekolah Menengah Atas, tahun lalu. Niatnya membuat KTP di adalah caranya ikut aktif dalam suksesnya pendataan penduduk di tempatnya tinggal.

Di kantor kecamatan, ada puluhan orang yang mengantri sama sepertinya untuk keperluan KTP. Beberapa tahapan dilakukan di sana. Mulai mengisi formulir hingga menunggu jadwal panggil untuk berfoto dan KTP Selesai.

Tidak terlalu sulit memang, tapi ada yang membuat seakan sulit. Saat menyerahkan formulir yang telah diisi. Ada petugas atau pegawai di kantor kecamatan yang meminta uang. Nominalnya memang tidak besar memang, sekitar Rp. 10.000,- perorang. tapi ini sangat berlainan dengan informasi yang diterimanya bahwa pengurusan KTP gratis.

"Katanya gratis, bayar juganya. Kalau tidak dibayar gak disiapkannya," ucap Fajar.

Adu argumen terjadi, sebuah logika diuraikan oleh pegawai tersebut kepada dirinya. Kecamatan tidak memiliki wewenang khusus dalam pembuatan KTP, nantinya data yang direkam di kecamatan akan dibawa ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di kota Lubuk Pakam. Untuk itulah mereka memberikan kode agar calon pengurus KTP atau KK ini diharap memberikan uang pengertian untuk transportasi mereka. Ada juga cerita lain tentang pengurusan KTP yang kunjung siap dikarenakan habisnya stok blangko.

Ada sisi cerita menarik lainnya muncul karena problem pengurusan ini. Orang-orang yang ingin mengurus KK dan KTP menyerahkan kuasa penuh kepada pihak ke tiga. Ia tak ingin juga disebut sebagai calo. Namun, karena kedekatannya di kantor desa membuatnya punya akses dalam urusan pembuatan KK dan KTP.

"Lebih praktis pakai jasa orang,"ujar Ibu Sumi, salah seorang warga di kecamatan Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Apa yang menjadi pengumuman gratis oleh pemerintah nyatanya masih sulit untuk dinikmati oleh masyarakat. Belum lagi birokrasi dalam proses penerbitan maupun perpanjangan periode KK dan KTP. Sebab dari kecurangan seperti yang terjadi ini layak disoroti lagi mengingat agar cepat mendapatkan solusi untuk calon pengurus maupun pegawai dilingkungan pemerintahan. (KAJI)

Senin, 06 Maret 2017

Kaji Beraudiensi dengan Plt Sekwan DPRD Sumut

(KAJI DPRD SUMUT) Audiensi diterima oleh Plt. Sekwan Dra. Nirmaraya, MSP, didampingi Kabag INPRO Beny Miraldi, MSP, Kasubbag Informasi Ardiyar Rahmawani, MAP dan Kasubbag Protokol dan Hubungan Antar Lembaga Evelyn Sitanggang, MSP, di ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Sumut,Selasa (21/2) sekitar pukul 10.00 Wib.

Komisi D DPRD Sumut Apresiasi KAJI

(KAJI DPRD SUMUT) Syah Affandin, Baskami Ginting dan anggota Drs Hasiddin Daulay dan Leonard S Samosir BA menerima audiensi pengurus dan anggota Komunitas Aksi Jurnalis Independden (KAJI) Unit DPRD Sumut,  Rabu (22/2) siang di ruangan rapat Komisi D DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol No 5 Medan.

Berdialog

KAJI DPRD Sumut  ll  Ketua KAJI DPRD Sumut, Budi Pardede saat melakukan dialog di dampingi pengurus dan anggota KAJI DPRD Sumut